Mandatori B50 Berpotensi Hadapi Tantangan Pasokan Sawit dan Butuh Fleksibilitas Kebijakan

JAKARTA, SAWITSUMATERA.ID – Penerapan kebijakan mandatori biodiesel B50 secara penuh pada tahun 2027 diproyeksikan bakal menghadapi kendala dari sisi ketersediaan bahan baku minyak sawit nasional. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong pemerintah agar menerapkan kebijakan B50 tersebut secara fleksibel dengan senantiasa menyelaraskan antara volume ekspor, kebutuhan konsumsi dalam negeri, serta kapasitas produksi kelapa sawit.

Langkah penyesuaian ini dinilai sangat krusial guna mencegah munculnya gangguan pasokan pangan serta tekanan terhadap skema pembiayaan insentif biodiesel jika volume ekspor CPO mengalami penurunan.

BACA JUGA:Ekspor CPO dan Turunannya Tumbuh 5,49 Persen, Jadi Motor Penggerak Penguatan Sektor Pertanian

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menjelaskan bahwa pada dasarnya industri kelapa sawit memberikan dukungan penuh terhadap program biodiesel pemerintah yang terbukti mampu menjaga keandalan harga jual minyak sawit sejak 2015.

“Sebelum adanya mandatori ini, pernah harga jual lebih kecil dari biaya. Jadi kami industri kelapa sawit jual rugi,” ujar Eddy.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Mitra Plasma di Riau Melonjak Naik Hingga Menyentuh Rp3.994,10 per Kg untuk Umur Tanaman 9 Tahun

Meski demikian, implementasi B50 diprediksi akan mendongkrak kebutuhan minyak sawit dalam negeri hingga mencapai kisaran 29 juta ton pada 2027. Di saat bersamaan, ancaman fenomena iklim El Niño membayangi sektor perkebunan dengan potensi pemangkasan angka produksi nasional sebesar 2,5 hingga 3 juta ton.

“Kalau terjadi El Nino, maka kemungkinan akan ada penurunan produksi minyak sawit sebanyak 3 juta ton,” kata Eddy.

Penurunan volume ekspor akibat tingginya konsumsi domestik B50 berisiko menggerus penerimaan dari sektor pungutan ekspor, yang selama ini dimanfaatkan sebagai sumber dana insentif biodiesel. Eddy mengingatkan agar pemerintah mengantisipasi risiko kenaikan tarif pungutan ekspor yang berpotensi menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

“Ini yang jangan sampai terjadi,” tegas Eddy.

BACA JUGA:Hyundai PALISADE Hybrid Tawarkan Sensasi Berkendara Tenang, Bertenaga, dan Hemat Bahan Bakar

Guna mengatasi persoalan tersebut dalam jangka panjang, GAPKI mendorong percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk menggenjot produktivitas lahan petani, serta meminta adanya kelonggaran aturan kebijakan B50 agar bisa menyesuaikan dengan dinamika pasar global.

“Jadi perlu selalu ditimbang yang menguntungkan mana antara negara dan masyarakat,” ujar Eddy.(*)