Gerbang Tol Musi Landas
PEKANBARU, SAWITSUMATERA.ID-Realisasi trafik di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang baru menyentuh angka sekitar 50 persen dari target perencanaan awal mendapat sorotan tajam dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap membengkaknya beban operasional, biaya pemeliharaan, hingga beban bunga investasi yang harus ditanggung.
BACA JUGA:Terios Special Edition Hadir di Jawa Tengah dengan Tampilan Eksklusif dan Jumlah Terbatas
Hal itu disampaikan Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo usai memimpin kunjungan kerja di Pekanbaru, Riau, Jumat (2/10/2026), untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembangunan dan pengelolaan infrastruktur penunjang ekonomi di Pulau Sumatera tersebut.
"Sesuai temuan BPK antara pendapatan yang direncanakan dengan yang sudah terjadi itu hanya 50 persennya," kata Andreas dikutip dari wesbite DPR RI.
Ia menjelaskan bahwa rendahnya trafik pendapatan tersebut menciptakan tekanan keuangan yang cukup signifikan pada sisi operasional maupun investasi yang telah dikucurkan.
"Ini menimbulkan beban, baik beban untuk operasional dan pemeliharaan jalan tol tersebut maupun beban bunga dari investasi yang telah dilakukan," ujarnya.
Guna mencari solusi atas permasalahan tersebut, BAKN menggelar pertemuan bersama jajaran kementerian terkait, Badan Pengelola BUMN, Danantara, serta sejumlah badan usaha karya guna meninjau ulang penyelesaian rekomendasi BPK. Lebih dari sekadar menuntaskan temuan audit, BAKN mendorong perumusan skema maupun model bisnis baru yang lebih tepat agar proyek infrastruktur jalan tol yang bernilai ekonomis tinggi tetapi belum memenuhi kelayakan finansial komersial tetap dapat berjalan secara berkelanjutan.
"Yang lebih penting adalah ke depannya bagaimana mencari model bisnis yang paling tepat untuk yang secara ekonomi itu layak atau sangat dibutuhkan, tetapi secara finansial belum memenuhi kriteria komersial," pungkasnya. (*)