JAKARTA, SAWITSUMATERA.ID – Industri kelapa sawit nasional terus menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan. Hal ini tercermin dari penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang telah dikantongi oleh banyak pelaku usaha sawit di Indonesia.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyampaikan bahwa hampir seluruh perusahaan anggota GAPKI telah memperoleh sertifikasi ISPO. Sertifikasi tersebut mensyaratkan kepatuhan ketat terhadap berbagai aspek lingkungan, termasuk kesesuaian tata ruang, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), serta standar pengelolaan berkelanjutan lainnya.

BACA JUGA: Mentan Beri Piagam Apresiasi, Industri Sawit Respon Cepat Bencana Sumatera

“Jika perusahaan tidak sesuai tata ruang atau melanggar ketentuan DAS, maka sertifikat ISPO tidak akan diberikan,” ujar Eddy kepada sawitsetara.co, Sabtu (13/12/2025)1.

Menurutnya, keberadaan sertifikasi ISPO dan RSPO menjadi indikator bahwa pembangunan dan operasional perkebunan sawit telah memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Perusahaan yang mampu memenuhi kedua standar tersebut, kata Eddy, pada dasarnya telah menjalankan prinsip konservasi dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab.

BACA JUGA:Kelapa Sawit Jadi Solusi Ketimpangan Ekonomi

“Apabila suatu perusahaan bisa lolos sertifikasi ISPO dan RSPO, maka operasionalnya sudah sejalan dengan ketentuan lingkungan yang berlaku,” tegasnya.

Eddy juga menegaskan bahwa GAPKI berkomitmen penuh untuk menjalankan seluruh kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah sebagai regulator industri.

Masalah Kehutanan Tak Sesederhana Ekspansi Sawit

Sementara itu, Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Prof. Sudarsono Soedomo, menilai bahwa persoalan kehutanan di Indonesia tidak bisa disederhanakan hanya pada isu ekspansi kelapa sawit. Menurutnya, kondisi hutan Indonesia saat ini jauh lebih kompleks.

BACA JUGA:Misi Kemanusiaan ke Sumatera: 207 Truk Bantuan Diberangkatkan dari Jakarta

Ia menjelaskan bahwa banyak kawasan hutan telah mengalami degradasi berat jauh sebelum sawit berkembang sebagai komoditas utama. Faktor-faktor seperti pembalakan liar, lemahnya tata kelola, serta ketidaktegasan negara dalam menegakkan kewenangan pengelolaan hutan menjadi penyebab utama kerusakan tersebut.

Prof. Soedomo menekankan bahwa masalah terbesar kehutanan nasional bukan semata-mata alih fungsi lahan, melainkan runtuhnya sistem pengelolaan hutan. Di sejumlah wilayah, hutan rusak bukan karena dikonversi menjadi perkebunan sawit, tetapi karena dibiarkan menjadi kawasan open access tanpa kepastian hukum, tanpa pengelola, dan tanpa strategi pemulihan yang jelas.

BACA JUGA:Harga Naik, Ekspor Sawit Merosot: Analisis Kinerja September 2025

Ia pun menyayangkan masih adanya narasi yang menjadikan kelapa sawit sebagai kambing hitam atas berbagai bencana lingkungan, termasuk banjir.

“Selama bertahun-tahun, kelapa sawit terus dituding sebagai penyebab utama hilangnya hutan. Padahal faktanya jauh lebih kompleks dari itu,” pungkas Prof. Sudarsono. (*)