JAMBI, SAWITSUMATERA.ID -  Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sosok Komisaris Utama (Komut) terbaik bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Jambi.

Penunjukan komisaris ini dinilai strategis karena berperan penting dalam mendorong kinerja dan kontribusi Bank Jambi terhadap perekonomian daerah.

BACA JUGA:Awal Tahun 2026, Harga TBS Kelapa Sawit Jambi Stabil Per Kilonya Rp3.406,67 , Ini Daftar Harga TBS 2-8 Januari 2026

Adapun saat ini, terdapat tiga kandidat Komut yang telah lolos tahapan asesmen kompetensi di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

Ketiganya yakni Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, (Sudirman), Komisaris Independen Bank Jambi (Ansorullah), serta akademisi Universitas UIN STS Jambi (Dedek Kusnadi).

Al Haris menekankan, proses seleksi dilakukan secara objektif dengan mengedepankan kompetensi, integritas, serta komitmen terhadap pengembangan Bank Jambi ke depan.

BACA JUGA: Tak Menunggu Lama, KTH Betung Bersatu Kumpeh Kuasai Lahan Sawit 2.391,6 Hektare

"Saya ingin komisaris terbaik yang benar-benar memiliki kemampuan dan komitmen untuk ikut membesarkan Bank Jambi. Kita ingin bank milik daerah ini mampu mengangkat dan menggerakkan ekonomi daerah,” tegas Al Haris.

Menurutnya,  Bank Jambi tidak hanya dituntut untuk sehat secara bisnis, tetapi juga harus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA:Harga TBS Kelapa Sawit Jambi Turun Tipis Rp5,69Per Kilogram Menjadi Rp3.438,36/Kilo, Ini Daftarnya

Salah satunya melalui optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai skema kredit produktif lainnya.

“Bank Jambi harus melayani masyarakat, terutama dalam akses permodalan melalui KUR dan kredit,” sebutnya. 

Usai mengikuti asesmen kompetensi LPPI, tahap akhir seleksi akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Fit and Proper Test.

BACA JUGA:Kelapa Sawit Jadi Solusi Ketimpangan Ekonomi

Ujian di OJK inilah yang akan menjadi penentu siapa yang paling layak menduduki kursi Komisaris Utama Bank Jambi untuk periode mendatang, guna mengawasi kinerja bank pembangunan daerah tersebut.(*)