JAKARTA, SAWITSUMATERA.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berhasil menghimpun pendapatan dari pungutan ekspor kelapa sawit sebesar Rp27,81 triliun hingga akhir Juli 2026.

Angka tersebut melonjak pesat sebesar 73,3 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Diproyeksikan penerimaan pungutan ekspor hingga Desember 2026 mendatang dapat menembus Rp41,22 triliun, sehingga makin memperkuat pembiayaan sektor perkebunan nasional termasuk percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

BACA JUGA:Harga TBS Kelapa Sawit di Dharmasraya Capai Rp3.942 Per Kg, Terendah Berada di Angka Rp3.265 Per Kg

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Airlangga dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program PSR di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (20/8). Selain penerimaan yang melonjak, efisiensi anggaran sekitar Rp19,5 triliun berhasil dicapai berkat pelaksanaan kebijakan biodiesel B50 dan kenaikan harga crude oil. Kondisi ini diproyeksikan menyisakan sisa anggaran BPDP sebesar Rp18,45 triliun di akhir tahun 2026. Keberpihakan pemerintah kepada daerah dan pekebun juga diwujudkan melalui peningkatan dana bagi hasil sawit sebesar 22,3 persen, dari Rp1,03 triliun pada 2025 menjadi Rp1,26 triliun pada 2026.

BACA JUGA:POME: Dari Limbah Cair Industri Sawit Menjadi Sumber Energi Terbarukan dan Ekonomi Sirkular

Pemerintah terus menjadikan program PSR sebagai instrumen utama dalam meningkatkan produktivitas kebun rakyat, terlebih saat ini dukungan dana PSR dipatok sebesar Rp60 juta per hektar. Sepanjang periode 2017 hingga Juli 2026, realisasi PSR telah mencapai 427.441 hektar dengan total dana tersalurkan sebesar Rp12,14 triliun. Khusus untuk periode Januari hingga Agustus 2026, realisasi bantuan modal peremajaan tersebut telah menyentuh 40.484 hektar dengan nilai dana sebesar Rp2,42 triliun, termasuk rencana penyaluran bulan Agustus untuk luas lahan 9.842 hektar senilai Rp590 miliar.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Kalsel Periode II Agustus 2026 Tembus Rp3.759,31 per Kilogram

“Oleh karena itu, penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak antara BPDP, bank penyalur, dan kelembagaan pekebun akan menjadi strategi Pemerintah untuk melakukan transformasi kebun rakyat,” ujar Menko Airlangga. Langkah strategis ini juga melibatkan penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam ekosistem pengembangan sawit rakyat serta memperluas kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa. Menko Airlangga mendorong peningkatkan jumlah penerima beasiswa sawit yang dikelola BPDP bersama puluhan perguruan tinggi mitra agar melonjak signifikan dari 5.000 mahasiswa menjadi 20.000 mahasiswa.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Kepala I BP BUMN Aminuddin Ma'ruf, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Dida Gardera, serta Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Eddy Abdurrachman.(*)