MUARO JAMBI, SAWITSUMATERA.ID– Ribuan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Desa Betung Bersatu, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, terus memperjuangkan hak atas lahan seluas 2.391,6 hektare melalui skema perhutanan sosial.

Mereka meminta pemerintah daerah maupun pemerintah pusat segera menindaklanjuti usulan perhutanan sosial yang telah diajukan, guna memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari potensi konflik agraria yang berkepanjangan.

BACA JUGA:Warek USU: Perlu Pendekatan Kolaboratif Antisipasi Bencana

Pendamping Kelompok Tani Hutan Desa Betung Bersatu, Tonang, menyampaikan bahwa perjuangan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan atas lahan tersebut telah dilakukan sejak lama.

Kelompok tani ini juga telah memiliki Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai dasar legalitas organisasi.

BACA JUGA:Peran Gen Z: Menilai Sawit dari Fakta & Opini Negatif

“Dengan adanya dasar hukum tersebut, kami berharap kementerian terkait dan instansi berwenang dapat segera menindaklanjuti usulan perhutanan sosial yang telah diajukan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola,” ujar Tonang.

Senada dengan itu, perwakilan masyarakat Desa Betung Bersatu, Syawaludin, meminta pemerintah memberikan bukti nyata atas perjuangan yang telah dilakukan warga.

Ia menyebutkan, ribuan warga memiliki hak atas lahan seluas 2.391,6 hektare yang saat ini masih terus diperjuangkan melalui penerbitan SK perhutanan sosial.

BACA JUGA:Harga TBS Kelapa Sawit Jambi Naik Lagi Jadi Rp3.493,42/Gram, Ini Harga Baru TBS 23-29 Januari 2026

Syawaludin menegaskan, masyarakat hanya menginginkan keadilan serta perhatian dari pemerintah agar Kelompok Tani Hutan Betung Bersatu dapat memperoleh hak pengelolaan lahan secara resmi dan berkelanjutan

Kasus ini menjadii perhatian warga setempat yang berharap kejelasan status lahan dapat segera terwujud demi menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. (*)