JAKARTA, SAWITSUMATERA.ID- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperingatkan bahwa harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani berisiko tertekan jika pemerintah memilih menaikkan tarif pungutan ekspor untuk menutup kekurangan dana pembiayaan program biodiesel pada 2027.

Ancaman tekanan terhadap harga TBS ini berpotensi terjadi seiring dengan penurunan volume ekspor minyak sawit nasional yang diperkirakan merosot hingga 5 juta ton akibat produksi yang tertekan dampak El Nino serta melonjaknya kebutuhan serapan B50 di dalam negeri.

BACA JUGA:Harga Minyak Sawit 2027 Berpotensi Melambung Akibat Lonjakan Serapan Domestik

Peringatan tersebut disampaikan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam sesi tanya jawab konferensi pers The 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Kantor GAPKI, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Eddy menjelaskan bahwa imbas penurunan ekspor akan berdampak langsung pada penerimaan pembiayaan program biodiesel yang selama ini bersumber dari Pungutan Ekspor (PE) sawit, sehingga skema penutupan defisit dana harus diperhitungkan secara matang agar tidak mengorbankan harga bahan baku di tingkat tapak.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Sulawesi Barat Tembus Rp 3.455,23 per Kilogram pada Oktober 2026

“Kalau terjadi penurunan ekspor, bagaimana dengan pembiayaan biodiesel? Kalau kemudian PE dinaikkan kembali, ini membahayakan, karena akan menekan harga minyak sawit dalam negeri. Ujungnya harga TBS pun akan tertekan,” jelas Eddy.

Lebih lanjut Eddy menerangkan, produksi minyak sawit nasional pada 2027 diproyeksikan hanya mencapai 56,6 juta ton atau sekitar 4,9 persen di bawah potensinya akibat dampak El Nino. Di saat bersamaan, konsumsi minyak sawit untuk kebutuhan biodiesel diperkirakan melonjak menjadi 17,4 juta ton seiring penerapan penuh mandatori B50 sepanjang tahun 2027. Karena kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri seperti minyak goreng tidak mungkin dikurangi, maka pos ekspor menjadi sektor yang paling rasional untuk dikorbankan hingga diproyeksikan menyusut menjadi sekitar 26,5 juta ton.

BACA JUGA:Update Harga TBS dan Brondolan Sawit Kabupaten Dharmasraya per 15 Oktober 2026: Tertinggi Rp 3.764 dan Brondolan Tembus Rp 3.800 per Kg

“Kalau secara produksi, cukup. Hanya saja pasti ada yang dikurangi, dan yang paling memungkinkan adalah ekspor. Kita tidak mungkin mengurangi konsumsi pangan. Tidak mungkin minyak goreng kita kurangi,” tegasnya.

Menanggapi rencana PT Agrinas Palma Nusantara yang disebut ingin memasok 20 persen kebutuhan B50, Eddy menilai areal perkebunan sekitar 750 ribu hektare yang dikelola entitas tersebut saat ini belum cukup untuk menutup potensi kekurangan pasokan ekspor sebesar 5 juta ton. Penurunan ekspor Indonesia ini bahkan diakui telah memicu kekhawatiran di pasar internasional seperti Eropa dan India karena dapat mengguncang harga minyak nabati global. Oleh karena itu, persoalan pendanaan biodiesel dan perlindungan harga TBS petani ini akan menjadi salah satu bahasan utama dalam ajang IPOC 2026 di Bali pada 11–13 November 2026 mendatang.(*)