JAKARTA, SAWITSUMATERA.ID - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengusulkan pengembangan kebun sawit khusus energi (dedicated area) yang dikelola Pemerintah guna menjaga pasokan bahan baku program B50 dan keberlanjutan hilirisasi nasional.

Usulan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, dalam Forum BIG Downstream Insight 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026). Langkah ini dinilai mendesak untuk menyeimbangkan kebutuhan energi domestik tanpa mengorbankan pasokan pangan dan kinerja ekspor di tengah stagnasi produksi CPO nasional.

BACA JUGA:BPJT Kejar Penyelesaian Jembatan Musi V, Targetkan Operasional Kuartal I 2027

Mukti menjelaskan bahwa konsumsi domestik untuk biodiesel melonjak dari 7,2 juta ton pada 2020 menjadi 12,7 juta ton pada 2025. Sebaliknya, volume ekspor tertekan dari 34 juta ton turun menjadi 32,3 juta ton pada periode yang sama.

GAPKI memproyeksikan tekanan terhadap ekspor akan semakin besar pada 2027 akibat penurunan produksi 2–4 juta ton pascadampak El Niño, sementara konsumsi dalam negeri melonjak menjadi 30,2 juta ton lantaran penerapan B50.

BACA JUGA:Sejarah Panjang Tol Belmera, Pionir Jalan Tol Pertama di Pulau Sumatera

“Penurunan ekspor dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pemerintah dari pajak dan pungutan ekspor, yang selama ini menjadi sumber pendanaan penting bagi subsidi biodiesel,” demikian disampaikan dalam paparan GAPKI.

Untuk mengantisipasi tantangan jangka panjang tersebut, GAPKI menilai perlu ada perencanaan peningkatan produktivitas serta pembentukan kawasan perkebunan khusus.

“B50 mengurangi beban subsidi, dan harga solar untuk industri yang tidak disubsidi pun bisa lebih rendah dibandingkan tanpa campuran biodiesel. Konsekuensinya, sebagian produksi harus dialokasikan ke dalam negeri sehingga ekspor berkurang. Karena itu, perlu ada perencanaan peningkatan produktivitas, termasuk pengembangan dedicated plantation area yang hasilnya khusus untuk memasok biodiesel,” ujar Mukti Sardjono.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Kaltara Periode I Oktober 2026 Tembus Rp3.485,88 per Kg, Berikut Rincian Harganya

Selain usulan kebun energi, GAPKI juga menyoroti hambatan peremajaan di sektor sawit rakyat yang mencakup 41 persen atau 6,9 juta hektare dari total areal nasional. GAPKI mengusulkan pemberian tambahan penghasilan bagi pekebun selama masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan hibah dan kredit jangka panjang, penggunaan benih unggul, serta kepastian hukum dan perizinan.

Dalam forum yang sama, Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Septian Hario Seto, memaparkan bahwa pencampuran B50 mampu menghemat subsidi sekitar Rp1.500 per liter solar bersubsidi. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan pasokan agar tambahan permintaan CPO untuk B50 tidak mengganggu stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri.(*)